Cara Kerja FTP

1.    Port standart FTP adalah 21 (pada server).

www.bestchange.com

2.    Pada sisi server, ftp server menunggu incoming connection di port 21 (default).

3.    FTP client mencoba connect ke ftp server (daemon) dengan memasukan user password nya (biasanya FTP memang memiliki suatu autentikasi tersendiri.)

4.    FTP server men-check apakah si user dan password nya valid, Jika valid maka akan berlanjut ke step berikutnya, jika tidak valid maka akan diminta memasukan user/password yang lain beberapa kali, jika tetap invalid maka koneksi akan diputuskan.

5.    Setelah user tervalidasi maka ftp client dapat men-download/men-upload atau pun mendelete file yang terdapat di server, tergantung dari hak akses yang dimiliki.

2.4    JENIS – JENIS FTP

FTP server, berupa sebuah komputer server yang memberikan fasilitas FTP dengan tujuan untuk menerima koneksi (hubungan) dari luar. Biasanya komputer dengan fasilitas sebagai FTP server juga berfungsi sebagai web server. Ada dua jenis server komputer yang dapat dihubungi dengan fasilitas FTP, yaitu :

a.    Anonymous FTP Server atau dapat juga disebut Public FTP Server. Server komputer ini dapat diakses dan terbuka bagi semua

pemakai internet. File-file dalam server ini dapat di-download secara gratis. Untuk menggunakan Anonymous FTP ini pennguna memasukkan login dengan username Anonymous dan password yang dipakai berupa alamat e-mail atau dapat pula menggunakan username guest tanpa password, hal ini tergantung dari server FTP yang dituju.

b.    Private FTP Server

Server komputer ini hanya bisa diakses dan dipergunakan oleh user tertentu yang terdaftar secara resmi. Server ini biasanya berisi data dan informasi pribadi yang khusus digunakan untuk pemakaitertentu atau perusahaan tertentu. Pemakai khusus ini biasanya mempunyai username dan password untuk dapat terhubung dengan server jenis ini.

Sebuah server yang memberikan fasilitas FTP dapat dengan mudah dikenali, biasanya sebuah server FTP akan memiliki alamat situs dengan subdomain FTP, misalnya domain microfosft.com memberikan fasilitas FTP pada subdomain ftp.micro FTP merupakan salah satu protokol Internet yang paling awal dikembangkan, dan masih digunakan hingga saat ini untuk melakukan pengunduhan (download) dan penggugahan (upload) berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP.

Sebuah Klien FTP merupakan aplikasi yang dapat mengeluarkan perintah-perintah FTP ke sebuah server FTP, sementara server FTP adalah sebuah Windows Service atau daemon yang berjalan di atas sebuah komputer yang merespons perintah-perintah dari sebuah klien FTP. Perintah-perintah FTP dapat digunakan untuk mengubah direktori, mengubah modus transfer antara biner dan ASCII, menggugah berkas komputer ke server FTP, serta mengunduh berkas dari server FTP.

Sebuah server FTP diakses dengan menggunakan Universal Resource Identifier (URI) dengan menggunakan format ftp://namaserver. Klien FTP dapat menghubungi server FTP dengan membuka URI tersebut.

Cara Membuka Blokir Koneksi Internet ke Trader InstaForex

Saat ini INSTAFOREX.COM dan hampir semua broker forex luar negri lainnya telah diblokir oleh Depokominfo atas permintaan Bappebti terkait persaingan usaha antara broker forex dalam dan luar negri.

Berikut adalah beberapa cara untuk membuka blokir akses ke website INSTAFOREX.COM yang dapat anda coba dan pilih sesuai kenyamanan anda

1. MEMAKAI MIRROR URL di LA GANI.BLOGSPOT.COM
INSTAFOREX.COM memiliki mirror URL resmi yang dapat anda akses di    lagani.blogspot.com    Lengkap dengan akses https pada halaman login klien kabinet sama seperti Instaforex.com. Dengan demikian anda akan aman mengakses akun Instaforex anda karena proteksi tersebut

2. MENGGUNAKAN DNS GOOGLE
Pengesetan DNS dapat anda lakukan pada settingan Network komputer anda. Klik Properties di Network

komputer anda

Pilih “Use the following DNS server addresses:”, lalu isikan detail DNS Google berikut ini pada setting DNS Anda.
Preferred DNS Server : 8.8.8.8
Alternate DNS Server : 8.8.4.4

3. MENGGUNAKAN ADDON ANONYMOX untuk browser FIREFOX
Buka halaman berikut di browser Firefox/Modzilla anda  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/anonymox/

 Klik tombol Add to Firefox

Lalu klik tombol “Install Now”

Lalu klik tombol “Install Now”

Langkah terakhir adalah anda harus merestart browser Firex anda tersebut

4. MENGGUNAKAN TOR BROWSER
Anda dapat mendownload dan menggunakan browser baru: TOR BROWSER. Kelebihan browser ini adalah terdapat fitur yang dapat membatasi koneksi yang dibatasi oleh proxy (bypass proxy) dan juga anonymous browsing dimana anda akan dapat dengan aman melakukan browsing internet tanpa dapat terlacak oleh siapapun.

Silahkan di download di https://www.torproject.org/download/

Kisi-Kisi Soal UAS IPA Kelas 4 Semester 1

Kisi -Kisi Soal UAS  IPA  Kelas 4 Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Baubau Semester 1

close

Sulawesi Tenggara hanya 6 Kabupaten yang menerima CPNS Jalur Umum 2014

Para pencari Kerja  agar mempersiapkan diri  nampaknya  Pemerintah akan membuka Lowongan CPNS 2014 sebanyak 100.000 Formasi. yang terdiri dari 65.000 CPNS Umum dan 35.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana dibuka oleh 482 instansi. Penerimaan CPNS Instansi Pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan di Pemerintah Daerah terdiri dari 28 Pemerintah Provinsi dan 383 Pemerintah Kabupaten / Kota.  
Sebanyak 25.000 formasi untuk Instansi Pemerintah Pusat. Sedangkan 40.000 formasi untuk Pemerintah Daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk Pemerintah Pusat dan 25.000 untuk Pemerintah Daerah.
Berikut ini daftar Instansi Daerah Yang akan membuka Penerimaan CPNS 2014
Pemerintah Aceh
Pemerintah Kab. Aceh besar

1. Pemerintah Kab. Pidie
2. Pemerintah Kab. Aceh Timur
3. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
4. Pemerintah Kab. Aceh Barat
5. Pemerintah Kab. Aceh tenggara
6. Pemerintah Kab. Simeulue
7. Pemerintah Kab. Bireuen
8. Pemerintah Kab. Aceh singkil
9. Pemerintah Kab. Aceh Barat daya
10. Pemerintah Kab. Gayo lues
11. Pemerintah Kab. Aceh tamiang
12. Pemerintah Kab. Nagan raya
13. Pemerintah Kab. Bener meriah
14. Pemerintah Kab. Pidie jaya
15. Pemerintah Kota Banda Aceh
16. Pemerintah Provinsi sumatera Utara
17. Pemerintah Kab. Deli serdang
18. Pemerintah Kab. Karo
19. Pemerintah Kab. Tapanuli tengah
20. Pemerintah Kab. Simalungun
21. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
22. Pemerintah Kab. Dairi
23. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
24. Pemerintah Kab. Asahan
25. Pemerintah Kab. Nias
26. Pemerintah Kab. Toba samosir\
27. Pemerintah Kab. Nias Selatan
28. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
29. Pemerintah Kab. Pakpak Barat
30. Pemerintah Kab. Samosir
31. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
32. Pemerintah Kab. Padang Lawas
33. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
34. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
35. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
36. Pemerintah Kab. Nias Barat
37. Pemerintah Kab. Nias Utara
38. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
39. Pemerintah Kota Binjai
40. Pemerintah Kota Tanjung Balai
41. Pemerintah Kota Sibolga
42. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
43. Pemerintah Provinsi Riau

1. Pemerintah Provinsi Riau
2. Pemerintah Kab. Bengkalis
3. Pemerintah Kab. Indragiri hulu
4. Pemerintah Kab. Indragiri hilir
5. Pemerintah Kab. Pelalawan
6. Pemerintah Kab. Rokan hilir
7. Pemerintah Kab. Siak
8. Pemerintah Kota Pekanbaru
9. Pemerintah Kota Dumai
10. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Kab. Agam
3. Pemerintah Kab. Pasaman
4. Pemerintah Kab. Solok
5. Pemerintah Kab. Padang pariaman
6. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
7. Pemerintah Kab. Tanah datar
8. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
9. Pemerintah Kab. Dharmasraya
10. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
11. Pemerintah Kota Bukittinggi
12. Pemerintah Kota Padang Panjang
13. Pemerintah Kota Sawahlunto
14. Pemerintah Kota Solok
15. Pemerintah Kota Padang
16. Pemerintah Kota Payakumbuh
17. Pemerintah Kota Pariaman
18. Pemerintah Provinsi Jambi

1. Pemerintah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
3. Pemerintah Kab. Bungo
4. Pemerintah Kab. Merangin
5. Pemerintah Kab. Sarolangun
6. Pemerintah Kab. Tebo
7. Pemerintah Kab. Tanjung jabung Timur
8. Pemerintah Kota Sungai Penuh

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
2. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
3. Pemerintah Kab. Muara Enim
4. Pemerintah Kab. Lahat
5. Pemerintah Kab. Musi Rawas
6. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
7. Pemerintah Kab. Banyuasin
8. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
9. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
10. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
11. Pemerintah Kab. Empat Lawang
12. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
13. Pemerintah Kota Palembang
14. Pemerintah Kota Pagar Alam
15. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
16. Pemerintah Kota Prabumulih
17. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung

1. Pemerintah Provinsi kep. Bangka Belitung
2. Pemerintah Kab. Bangka
3. Pemerintah Kab. Belitung
4. Pemerintah Kab. Bangka Barat
5. Pemerintah Kab. Bangka tengah
6. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
7. Pemerintah Kab. Belitung Timur
8. Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Pemerintah Provinsi Bengkulu

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
3. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
4. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
5. Pemerintah Kab. Kaur
6. Pemerintah Kab. Seluma
7. Pemerintah Kab. Mukomuko
8. Pemerintah Kab. Kepahiang
9. Pemerintah Kab. Lebong
10. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
11. Pemerintah Kota Bengkulu
12. Pemerintah Provinsi Lampung

1. Pemerintah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
3. Pemerintah Kab. Lampung tengah
4. Pemerintah Kab. Lampung Utara
5. Pemerintah Kab. Lampung Barat
6. Pemerintah Kab. Tulang bawang
7. Pemerintah Kab. Tanggamus
8. Pemerintah Kab. Pesawaran
9. Pemerintah Kab. Pringsewu
10. Pemerintah Kab. Mesuji
11. Pemerintah Kota Metro

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

• Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Kab. Bogor
3. Pemerintah Kab. Bekasi
4. Pemerintah Kab. Karawang
5. Pemerintah Kab. Garut
6. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
7. Pemerintah Kab. Ciamis
8. Pemerintah Kab. Indramayu
9. Pemerintah Kota Bandung
10. Pemerintah Kota Bogor
11. Pemerintah Kota Depok
12. Pemerintah Kota Cimahi
13. Pemerintah Kota Tasikmalaya
14. Pemerintah Kota Banjar

Pemerintah Provinsi Banten

1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Pemerintah Kab. Serang
3. Pemerintah Kab. Lebak
4. Pemerintah Kota Tangerang
5. Pemerintah Kota Cilegon
6. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Daerah DI Yogyakarta

1. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta
2. Pemerintah Kab. Sleman
3. Pemerintah Kab. Gunungkidul
4. Pemerintah Kab. Kulon Progo
5. Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Kab. Semarang
3. Pemerintah Kab. Kendal
4. Pemerintah Kab. Demak
5. Pemerintah Kab. Grobogan
6. Pemerintah Kab. Pekalongan
7. Pemerintah Kab. Batang
8. Pemerintah Kab. Tegal
9. Pemerintah Kab. Brebes
10. Pemerintah Kab. Pati
11. Pemerintah Kab. Jepara
12. Pemerintah Kab. Blora
13. Pemerintah Kab. Banyumas
14. Pemerintah Kab. Cilacap
15. Pemerintah Kab. Purbalingga
16. Pemerintah Kab. Banjarnegara
17. Pemerintah Kab. Magelang
18. Pemerintah Kab. Temanggung
19. Pemerintah Kab. Purworejo
20. Pemerintah Kab. Kebumen
21. Pemerintah Kab. Klaten
22. Pemerintah Kab. Boyolali
23. Pemerintah Kab. Sragen
24. Pemerintah Kab. Sukoharjo
25. Pemerintah Kab. Wonogiri
26. Pemerintah Kota Semarang
27. Pemerintah Kota Salatiga
28. Pemerintah Kota Pekalongan
29. Pemerintah Kota Tegal
30. Pemerintah Kota Magelang
31. Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Kab. Sidoarjo
3. Pemerintah Kab. Jombang
4. Pemerintah Kab. Sampang
5. Pemerintah Kab. Pamekasan
6. Pemerintah Kab. Sumenep
7. Pemerintah Kab. Bangkalan
8. Pemerintah Kab. Bondowoso
9. Pemerintah Kab. Situbondo
10. Pemerintah Kab. Banyuwangi
11. Pemerintah Kab. Malang
12. Pemerintah Kab. Pasuruan
13. Pemerintah Kab. Probolinggo
14. Pemerintah Kab. Lumajang
15. Pemerintah Kab. Kediri
16. Pemerintah Kab. Tulungagung
17. Pemerintah Kab. Trenggalek
18. Pemerintah Kab. Blitar
19. Pemerintah Kab. Madiun
20. Pemerintah Kab. Magetan
21. Pemerintah Kab. Ponorogo
22. Pemerintah Kab. Bojonegoro
23. Pemerintah Kab. Tuban
24. Pemerintah Kab. Lamongan
25. Pemerintah Kota Surabaya\
26. Pemerintah Kota Malang
27. Pemerintah Kota Ppasuruan
28. Pemerintah Kota Blitar
29. Pemerintah Kota Madiun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Kab. Sambas
3. Pemerintah Kab. Sanggau
4. Pemerintah Kab. Sintang
5. Pemerintah Kab. Pontianak
6. Pemerintah Kab. Kapuas hulu
7. Pemerintah Kab. Ketapang
8. Pemerintah Kab. Bengkayang
9. Pemerintah Kab. Landak
10. Pemerintah Kab. Melawi
11. Pemerintah Kab. Sekadau
12. Pemerintah Kab. Kubu raya
13. Pemerintah Kab. Kayong Utara
14. Pemerintah Kota Pontianak
15. Pemerintah Kota Singkawang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pemerintah Kab. Barito Utara
3. Pemerintah Kab. Barito Selatan
4. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
5. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
6. Pemerintah Kab. Pulang pisau
7. Pemerintah Kab. Gunung mas
8. Pemerintah Kab. Lamandau
9. Pemerintah Kab. Sukamara
10. Pemerintah Kab. Murung raya
11. Pemerintah Kab. Katingan
12. Pemerintah Kab. Seruyan
13. Pemerintah Kab. Barito Timur
14. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
16. Pemerintah Kab. Banjar
17. Pemerintah Kab. Tanah laut
18. Pemerintah Kab. Tapin
19. Pemerintah Kab. Hulu sungai Selatan
20. Pemerintah Kab. Hulu sungai tengah
21. Pemerintah Kab. Barito kuala
22. Pemerintah Kab. Tabalong
23. Pemerintah Kab. Kotabaru
24. Pemerintah Kab. Hulu sungai Utara
25. Pemerintah Kab. Tanah bumbu
26. Pemerintah Kab. Balangan
27. Pemerintah Kota Banjarmasin
28. Pemerintah Kota Banjar Baru

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
3. Pemerintah Kab. Berau
4. Pemerintah Kab. Kutai Barat
5. Pemerintah Kab. Kutai Timur
6. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
7. Pemerintah Kab. Mahakam ulu
8. Pemerintah Kota Samarinda
9. Pemerintah Kota Balikpapan
10. Pemerintah Kota Bontang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

1. Pemerintah Kab. Minahasa : Tidak Buka
2. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
3. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
4. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
5. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
6. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
7. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
8. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
9. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
10. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
11. Pemerintah Kota Tomohon
12. Pemerintah Kota Kotamobagu

Provinsi Gorontalo

1. Pemerintah Kab. Pohuwato
2. Pemerintah Kab. Bone Bolango
3. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
4. Pemerintah Kota Gorontalo

Provinsi Sulawesi Tengah

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Pemerintah Kab. Banggai
3. Pemerintah Kab. Buol
4. Pemerintah Kab. Banggai kepulauan
5. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
6. Pemerintah Kab. Banggai Laut
7. Pemerintah Kota Palu

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Pemerintah Kab. Gowa
2. Pemerintah Kab. Wajo
3. Pemerintah Kab. Tana toraja
4. Pemerintah Kab. Maros
5. Pemerintah Kab. Sinjai
6. Pemerintah Kab. Bulukumba
7. Pemerintah Kab. Bantaeng
8. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
9. Pemerintah Kab. Takalar
10. Pemerintah Kab. Barru
11. Pemerintah Kab. Sidenreng rappang
12. Pemerintah Kab. Soppeng
13. Pemerintah Kab. Enrekang
14. Pemerintah Kab. Luwu Timur
15. Pemerintah Kab. Toraja Utara
16. Pemerintah Kota Makassar
17. Pemerintah Kota Parepare
18. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
20. Pemerintah Kab. Muna
21. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
22. Pemerintah Kab. Wakatobi
23. Pemerintah Kab. Buton Utara
24. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
25. Pemerintah Kab. Konawe kepulauan

Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Bali

1. Pemerintah Kab. Buleleng
2. Pemerintah Kab. Jembrana
3. Pemerintah Kab. Klungkung
4. Pemerintah Kab. Gianyar
5. Pemerintah Kab. Karangasem
6. Pemerintah Kab. Bangli
7. Pemerintah Kab. Badung
8. Pemerintah Kab. Tabanan
9. Pemerintah Kota Denpasar

Pemerintah Provinsi NTB
Pemerintah Provinsi NTB

1. Pemerintah Kab. Lombok Barat
2. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
3. Pemerintah Kab. Lombok Timur
4. Pemerintah Kab. Bima
5. Pemerintah Kab. Sumbawa
6. Pemerintah Kab. Dompu
7. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
8. Pemerintah Kota Mataram
9. Pemerintah Kota Bima

Pemerintah Provinsi NTT
Pemerintah Provinsi NTT

1. Pemerintah Kab. Kupang
2. Pemerintah Kab. Belu
3. Pemerintah Kab. Timor Ttengah Utara
4. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
5. Pemerintah Kab. Sikka
6. Pemerintah Kab. Flores Timur
7. Pemerintah Kab. Ende
8. Pemerintah Kab. Ngada
9. Pemerintah Kab. Manggarai
10. Pemerintah Kab. Sumba Timur
11. Pemerintah Kab. Sumba Barat
12. Pemerintah Kab. Rote ndao
13. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
14. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
15. Pemerintah Kab. Sumba Barat daya
16. Pemerintah Kab. Nagekeo
17. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
18. Pemerintah Kab. Malaka
19. Pemerintah Kota Kupang

Pemerintah Provinsi Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku

1. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
2. Pemerintah Kab. Buru
3. Pemerintah Kab. Kepulauan aru
4. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
5. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
6. Pemerintah Kab. Buru Selatan
7. Pemerintah Kab. Maluku Barat daya
8. Pemerintah Kota Aambon
9. Pemerintah Kota Tual

Pemerintah Provinsi maluku Utara
Pemerintah Provinsi Maluku Utara

1. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
2. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
3. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
4. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
5. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
6. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
7. Pemerintah Kab. Pulau morotai
8. Pemerintah Kota Ternate
9. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Papua

1. Pemerintah Kab. Jayapura
2. Pemerintah Kab. Biak Numfor
3. Pemerintah Kab. Merauke
4. Pemerintah Kab. Jayawijaya
5. Pemerintah Kab. Nabire
6. Pemerintah Kab. Puncak jaya
7. Pemerintah Kab. Paniai
8. Pemerintah Kab. Boven digoel
9. Pemerintah Kab. Mappi
10. Pemerintah Kab. Asmat
11. Pemerintah Kab. Yahukimo
12. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
13. Pemerintah Kab. Tolikara
14. Pemerintah Kab. Sarmi
15. Pemerintah Kab. Keerom
16. Pemerintah Kab. Waropen
17. Pemerintah Kab. Supiori
18. Pemerintah Kab. Mamberamo tengah
19. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
20. Pemerintah Kab. Yalimo
21. Pemerintah Kab. Dogiyai
22. Pemerintah Kab. Puncak
23. Pemerintah Kab. Deiyai
24. Pemerintah Kab. Intan jaya
25. Pemerintah Kota Jayapura

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

1. Pemerintah Kab. Bintan
2. Pemerintah Kab. Karimun : Tidak Buka
3. Pemerintah Kab. Natuna : Tidak Buka
4. Pemerintah Kab. Lingga
5. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas : Tidak Buka
6. Pemerintah Kota Batam
7. Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pemerintah Provinsi Papua Barat

1. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
2. Pemerintah Kab. Manokwari
3. Pemerintah Kab. Teluk bintuni
4. Pemerintah Kab. Maybrat
5. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
6. Pemerintah Kota Sorong

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Kab. Mamuju Utara

1. Pemerintah Kab. Mamuju
2. Pemerintah Kab. Mamasa

3.   Pemerintah Kab. Majene

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

1. Pemerintah Kab. Bulungan
2. Pemerintah Kab. Malinau
3. Pemerintah Kab. Nunukan\
4. Pemerintah Kota Tarakan
5. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan

 Catatan :
Persiapkan diri anda dari sekarang, jika anda ingin lulus Tahun ini! Pelajari materi soal CPNS menggunakan sistem CAT, Tes CPNS 2014 akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), maka anda harus menguasai atau minimal mempelajari materi soal CPNS menggunakan sistem CAT